Analisis Sosiologis



Nama : Lina Indah Yunaini
Kelas : HES 3B
NIM : 1711143043
Lapisan Masyarakat dan Analisis Sosiologis
A.    Tabel perbandingan lapisan atas dengan lapisan bawah
No.

Lapisan sosial atas
Lapisan sosial bawah
A.     
Kasus
1.    Tersangka korupsi, menjabat sebagai kepala sekolah SMP Negeri 1 Lausa, Nias Selatan (Nias)
2.    Tersangka korupsi, menjabat sebagai bendahara SMA Negeri 1 Simangumban
1.    Pencurian oleh anak di bawah umur yang berusia 13 tahun
2.    Tuduhan pencurian oleh nenek Asyani berusia 63 tahun
B.      
Nama
1.    Siwaris Budi
2.    Ramses Sianipar
1.    Ipan septian dan Rama
2.    Asyani
C.      
Jumlah korban
Kasus pertama
a.    Negara
b.    Siswa SMP Negeri 1 Lausa
Kasus kedua
a.     Seorang guru (rekannya sendiri)
1.    1 orang (tetangga dari tersangka yang bernama Habibah)
2.    Tidak diketahui
D.     
Jenis pidana
1.    Pidana tipikor
2.    Pidana Tipikor
1.    Pencurian
2.    Pencurian
E.      
Jumlah kerugian
a.       materiil
b.      imateriil
Kasus pertama
a.    Korupsi dana BOS sekitar Rp. 301.307.500
b.    Negara mengalami kerugian, dana BOS tidak bisa teralokasi
Kasus kedua
a.    Korupsi gaji rekannya sendiri sekitar 43 juta
b.    Korban tidak mendapatkan haknya, gaji pegawai tidak teralokasi dengan baik
Kasus pertama
a.    Dua ekor anak ayam harganya sekitar Rp. 50.000
b.    Mengalami kerugian, masyarakat menjadi resah
Kasus kedua
a.    Satu batang kayu berdiameter 118 cm
b.    Masyarakat merasa iba
F.       
Perlakuan aparat
1.    Jaksa penuntut umum meminta kepada majelis hakim untuk menjatuhkan hukuman selama 6 tahun 6 bulan, denda 50 juta, dan mewajibkan membayar uang pengganti dana BOS kepada negara.
2.    Hakim memutuskan hukuman 1 tahun 6 bulan penjara, namun pengacara meminta keringanan hukuman dikarenakan terdakwa sedang sakir, sehingga persidangan diundur satu pekan.
1.    Jaksa menuntut 3,5 tahun penjara
2.    Diancam hukuman 1 tahun penjara dan denda 500 juta oleh hakim, dari pihak pengacara terdakwa tidak terima dan mengajukan banding kemudian terdakwa ditahan selama 100 hari di LP Situbondo
G.     
Fasilitas yang diperoleh
1.    Pengacara
2.    Pengacara
1.    Pengacara
2.    Jaminan bupati Situbondo

B.     Analisis Sosiologis
Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa penanganan kasus yang dilakukan oleh lapisan sosial atas dan lapisan sosial bawah sangat berbeda, perbedaan tersebut dilatarbelakangi karena adanya perbedaan strata sosial. Hukum di Indonesia saat ini lebih memandang terhormat pada lapisan sosial atas dan memandang sebelah mata pada lapisan sosial bawah. Seperti pada kasus Siwaris Budi, hanya karena keadaan sakit persidangan dapat diundur dengan mudahnya. Berbeda dengan kasus dari lapisan bawah, misal kasus nenek Asyani yang didenda beratus-ratus juta hanya karena mengambil sebatang kayu. Ketidakseimbangan tersebut  membuat masyarakat berontak, sehingga pemerintah perlu berbenah diri karena adanya masalah-masalah seperti ini. 


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HAK MEREK

BENTUK-BENTUK MERK YANG SUDAH TERDAFTAR DAN BELUM TERDAFTAR Lina Indah Yunaini 1711143043 A.       Pengertian Merek Sesuai dengan UU RI Nomor 15 Tahun 2001 tentang merk, pengertian merek pada pasal 1 ayat 1adalah : “ Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa .” B.        Macam-macam merek (UU No. 15 Tahun 2001 tentang merek pasal 1), yaitu : a.     Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. b.     Merek Jasa adalah Merek digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan baran...
Baca selengkapnya

Tabel Jenis dan Syarat pendirian Bank sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia

Ketentuan Pendirian Bank Pendirian, pembubaran, dan likuidasi bank terdapat pada UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan dan UU perubahannya, yaitu UU No. 10 tahun 1998. Selain ketentuan perbankan ada beberapa peraturan lain, diantaranya : ketentuan UU PT, UU Perkoperasian, UU Wajib Daftar Perusahaan, dan peraturan pelaksanaanya tetap menjadi acuan secara umum. Pendirian bank dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum, baik WNA maupun WNI. Yang dimaksud badan hukum, anatara lain, seperti negara, BUMN, BUMD, BUMS, dan koperasi. Sedangkan menyangkut pihak badan umum asing maka ditentukan bahwa sebelumnya harus memperoleh rekomendasi paling tidak badan hukum tersebut mempunyai reputasi yang baik di bidang perbankan dari otoritas moneter negara asal pihak badan hukum asing tersebut. Berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat (2) UU No. 10 tahun 1998, setiap pemohon izin usaha perbankan wajib memenuhi persyaratan yang menyangkut : a.        Susunan organ...
Baca selengkapnya

Pembahasan UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas BAB VII dan VIII

BAB VII D IREKSI DAN DEWAN KOMISARIS BAGIAN KESATU DIREKSI Direksi adalah sebagai dewan perwakilan dari perseroan untuk segala tindakan yang harus dijalankan atas nama perseroan baik dalam tindakan intern maupun ekstern terhadap pihak ketiga. Perbutan yang dilakukan Direksi dibagi dua: 1.       Perbuatan beheren : perbuatan pengurusan merupakan wewenang murni dari Direksi, yaitu yang ditandai sebagai perbuatan yang biasa dilakukan sehari-hari. 2.       Perbuatan beschickking/eigendom merupakan perbuatan khusu s atau istimewa, dan bukan lagi wewenang Direksi. Dalam melakukan tugasnya Direksi harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Kom i saris atau mungkin pula dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tergantung menurut ketentuan UU atau Anggaran Dasar Perseroan (sesuai dengan pasal 94 UU No.40 tahun 2007). Maka dari itu dalam anggaran dasar harus dirumuskan batasaan antara perbuatan kepemilikan dengan perbuatan pengu...
Baca selengkapnya