revisi artikel sosiologi hukum


 Karena Solidaritas Masalah Menjadi Tuntas
Akhir Oktober tahun 2013 kejadian memalukan telah terjadi di sebuah ujung selatan kota Tulungagung tepatnya di dusun tekik desa rejosari Rt 01/Rw 01. Kejadian ini tergolong perselingkuhan antara istri seorang pekerja sukses yang mencari nafkah di Malaysia dan mempunyai satu anak dengan seorang lelaki muda yang selisih umurnya sekirar 7 tahun lebih muda dari si perempuan. Sebut saja namanya Nur (perempuan) dan nanang (lelaki), peristiwa ini terjadi beberapa kali hingga menimbulkan kecurigaan dari masyarakat.
Pada suatu malam ketua Rt dan beberapa warga setempat mengintai gerak-gerik yang ada di dalam rumah tersebut. Kecurigaan mereka terbukti, lelaki itu datang sekitar tengah malam dengan membawa sepeda motor. Setelah menunggu beberapa saat masyarakat geram akan perbuatan yang mereka lakukan, sebelum melakukan perbuatan yang tidak senonoh itu untuk kesekian kalinya, sesegera mungkin rumah tersebut dikepung agar si pelaku tidak bisa kabur. Ketua Rt dan beberapa warga lainnya berusaha membobol pintu dapur yang terbuat dari kayu. Pelaku zina tersebut berhasil ditangkap dan tidak bisa berbuat apapun.
Kegeraman masyarakat ingin diaplikasikan dengan menghakimi si pelaku dengan menghajarnya, namun oleh ketua Rt berhasil dilerai. Musyawarah pun dilakukan untuk menjatuhkan hukuman yang pantas. Setelah berunding beberapa saat hukuman adat diputuskan yaitu pelaku wajib memeberikan sumbangan pasir , semen dan beberapa material bangunan lainnya untuk pembangunan jalan, hukuman tersebut harus ditanggung bersama dan jumlahnya samai mencapai belasan juta.
Analisis masalah:
Dari penyelesaian kasus yang ada tergolong masyarakat paguyuban ( masyarakat yang tinggal di pedesaan), mereka memiliki solidaritas mekanis (rasa solidaritas yang kuat), aktivitas bersifat homogen (mayoritas sebagai petani), inilah titik masalah yang tidak sependapat pada pemikiran
Emile Durkheim. pada penyelesaian masalah tidak ada rasa balas dendam (bersifat represif), tetapi penyelesaian pada kasus ini bersifat restitutif (pemulihan keadaan) yaitu dengan meminta denda untuk memulihkan kegeraman masyarakat.
(artikel ini untuk memenuhi tugas sosiologi hukum)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HAK MEREK

BENTUK-BENTUK MERK YANG SUDAH TERDAFTAR DAN BELUM TERDAFTAR Lina Indah Yunaini 1711143043 A.       Pengertian Merek Sesuai dengan UU RI Nomor 15 Tahun 2001 tentang merk, pengertian merek pada pasal 1 ayat 1adalah : “ Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa .” B.        Macam-macam merek (UU No. 15 Tahun 2001 tentang merek pasal 1), yaitu : a.     Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. b.     Merek Jasa adalah Merek digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan baran...
Baca selengkapnya

Tabel Jenis dan Syarat pendirian Bank sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia

Ketentuan Pendirian Bank Pendirian, pembubaran, dan likuidasi bank terdapat pada UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan dan UU perubahannya, yaitu UU No. 10 tahun 1998. Selain ketentuan perbankan ada beberapa peraturan lain, diantaranya : ketentuan UU PT, UU Perkoperasian, UU Wajib Daftar Perusahaan, dan peraturan pelaksanaanya tetap menjadi acuan secara umum. Pendirian bank dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum, baik WNA maupun WNI. Yang dimaksud badan hukum, anatara lain, seperti negara, BUMN, BUMD, BUMS, dan koperasi. Sedangkan menyangkut pihak badan umum asing maka ditentukan bahwa sebelumnya harus memperoleh rekomendasi paling tidak badan hukum tersebut mempunyai reputasi yang baik di bidang perbankan dari otoritas moneter negara asal pihak badan hukum asing tersebut. Berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat (2) UU No. 10 tahun 1998, setiap pemohon izin usaha perbankan wajib memenuhi persyaratan yang menyangkut : a.        Susunan organ...
Baca selengkapnya

Pembahasan UU No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas BAB VII dan VIII

BAB VII D IREKSI DAN DEWAN KOMISARIS BAGIAN KESATU DIREKSI Direksi adalah sebagai dewan perwakilan dari perseroan untuk segala tindakan yang harus dijalankan atas nama perseroan baik dalam tindakan intern maupun ekstern terhadap pihak ketiga. Perbutan yang dilakukan Direksi dibagi dua: 1.       Perbuatan beheren : perbuatan pengurusan merupakan wewenang murni dari Direksi, yaitu yang ditandai sebagai perbuatan yang biasa dilakukan sehari-hari. 2.       Perbuatan beschickking/eigendom merupakan perbuatan khusu s atau istimewa, dan bukan lagi wewenang Direksi. Dalam melakukan tugasnya Direksi harus mendapatkan persetujuan dari Dewan Kom i saris atau mungkin pula dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tergantung menurut ketentuan UU atau Anggaran Dasar Perseroan (sesuai dengan pasal 94 UU No.40 tahun 2007). Maka dari itu dalam anggaran dasar harus dirumuskan batasaan antara perbuatan kepemilikan dengan perbuatan pengu...
Baca selengkapnya