BUMD DI KABUPETEN TULUNGAGUNG

PERUSAHAAN DAERAH “ANEKA USAHA”
KABUPATEN TULUNGAGUNG
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah dan berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan. BUMD kebanyakan berbentuk Perusahaan Daerah (Perusda). Dasar hukum pendirian Perusahaan Daerah adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962. Sesuai dengan UU no. 5 tahun 1962 pasal 5 ayat (1) “Perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat : memberikan jasa, menyelenggarakan kemanfaatan Umum, dan memupuk pendapatan.”
Contoh dari BUMD khususnya di wilayah kabupaten Tulungagung antara lain : PDAM (Perusahaan Air Minum) “Tirta Cahya Agung”, PDAU (Perusahaan “Aneka Usaha”), dan PD BPR Bank Daerah Tulungagung. Pembahasan kali ini akan terfokus pada profil PDAU (Perusahaan daerah “Aneka Usaha”), sebagai berikut :

A.      Sejarah Pendirian Perusahaan Daerah “Aneka Usaha”













Perusahaan Daerah “Aneka Usaha” mulai beroperasi pada tahun 1980, didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 5 tahun 1980 dengan pemegang saham murni dari Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung dan modal awal senilai Rp. 170.467.249 berupa tanah dan bangunan. Namun pendirian Perusahaan daerah telah mengalami perubahan dengan mengganti Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 5 tahun 1980 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 9 tahun 2009.
Sesuai dengan Anggaran Dasar, maksud dan tujuan didirikannya Perusahaan Daerah “Aneka Usaha” ini adalah :
1.        Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
2.        Memenuhi kebutuhan masyarakat
3.        Meningkatkan kesejahteraan karyawan
4.        Meningkatkan dan menciptakan lapangan pekerjaan.

B.       Struktur Organisasi
1.      DIREKTUR : Drs. RBA. Purnomo M.M
2.      WAKIL DIREKTUR : Edi Krumpol
3.      KEPALA TATA USAHA : Yesi Mildasari
4.      KOORDINATOR PER UNIT
·           Unit Percetakan : Efendi Ali
·           Unit Balai Rakyat : Heri Widodo
·           Unit Tenis Indoor : Handoyo
·           Unit Elpiji : Aryadi
·           Unit pariwisata Popoh : Edi Sadewo
·           Unit Pariwisata Pesanggrahan Argowilis : Yusuf Sudarsono

C.      Penyertaan Modal (Investasi)
Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 12 tahun 2013 atas Peraturan daerah Kabupaten Tulungagung nomor 5 Tahun 2010 tentang penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah kabupaten Tulungagung pada Perusahaan Daerah “Aneka Usaha”.
Sesuai dengan pasal 5 ayat (1) nilai penyertaan modal pada PDAU yang sudah dilaksanakan sejak awal pendirian PDAU adalah sebagai berikut :
1.        Tempat Wisata Popoh sebesar : Rp. 3.133.689.000,00
2.        Pesanggrahan Argowilis sebesar : Rp. 2.695.959.000,00
3.        Balai Rakyat sebesar : Rp. 3.811.680.000,00
4.        Kantor PDAU sebesar : Rp. 118.659.00,00
5.        Percetakan sebesar : Rp. 160.026.000,00
6.        Kendaraan sebesar : Rp. 6.600.000,00
Jumlah keseluruhan : Rp. 9.926.613.000,00
Penyertaan modal yang telah disebutkan diatas , pada tahun 2014 mendapatkan tambahan penyertaan modal sebesar Rp. 3.171.674.000,00 sebagai modal PDAU tepatnya pada unit Gedung Lapangan Tenis (Indoor) Rejoagung.

D.      Produk Perusahaan Daerah “Aneka Usaha” Kabupaten Tulungagung
PDAU sebagai BUMD kabupaten Tulungagung memiliki beberapa produk perusahaan. Pada awal pendirian sekitar tahun 1980 PDAU hanya memiliki satu unit usaha yaitu bidang percetakan yang mana terus dikembangkan sehingga PDAU memiliki beberapa bidang usaha tambahan, diantaranya :
1.        Unit Percetakan : unit ini diserahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung kepada Perusahaan Daerah “Aneka Usaha” pada tahun awal berdiri (tahun 1980) dengan gedung dan semua asetnya berasal dari hibah pemerintah
2.        Unit Balai Rakyat : unit ini diserahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung kepada Perusahaan Daerah “Aneka Usaha” pada tahun 2011 dengan gedung dan semua asetnya berasal dari hibah pemerintah
3.        Unit Tenis (Indoor) : unit ini diserahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung kepada Perusahaan Daerah “Aneka Usaha” pada tahun 2011 dengan gedung dan semua asetnya berasal dari hibah pemerintah
4.        Unit Elpiji : unit ini diserahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung kepada Perusahaan Daerah “Aneka Usaha” pada tahun 2019. Berbeda dengan unit yang lain, unit ini membangun gedung sendiri
5.        Unit Pariwisata Popoh : unit pariwisata Tulungagung yang dikelola oleh BUMD, unit ini diserahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung kepada Perusahaan Daerah “Aneka Usaha” pada tahun 2008 dengan semua aset dan fasilitanya berasal dari hibah pemerintah
6.        Unit Pesanggrahan Argowilis Sendang : unit pariwisata Tulungagung yang dikelola oleh BUMD, unit ini diserahkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung kepada Perusahaan Daerah “Aneka Usaha” pada tahun 2008 dengan semua aset dan fasilitanya berasal dari hibah pemerintah.

Referensi :
Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.
Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 12 tahun 2013 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 5 tahun 2010 tenteng Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah Kabupaten Tulungagung pada Perusahaan Daerah Aneka Usaha (PDAU) Kabupaten Tulungagung.



Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

HAK MEREK

BENTUK-BENTUK MERK YANG SUDAH TERDAFTAR DAN BELUM TERDAFTAR Lina Indah Yunaini 1711143043 A.       Pengertian Merek Sesuai dengan UU RI Nomor 15 Tahun 2001 tentang merk, pengertian merek pada pasal 1 ayat 1adalah : “ Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa .” B.        Macam-macam merek (UU No. 15 Tahun 2001 tentang merek pasal 1), yaitu : a.     Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya. b.     Merek Jasa adalah Merek digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan baran...
Baca selengkapnya

Tabel Jenis dan Syarat pendirian Bank sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia

Ketentuan Pendirian Bank Pendirian, pembubaran, dan likuidasi bank terdapat pada UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan dan UU perubahannya, yaitu UU No. 10 tahun 1998. Selain ketentuan perbankan ada beberapa peraturan lain, diantaranya : ketentuan UU PT, UU Perkoperasian, UU Wajib Daftar Perusahaan, dan peraturan pelaksanaanya tetap menjadi acuan secara umum. Pendirian bank dapat dilakukan oleh perorangan atau badan hukum, baik WNA maupun WNI. Yang dimaksud badan hukum, anatara lain, seperti negara, BUMN, BUMD, BUMS, dan koperasi. Sedangkan menyangkut pihak badan umum asing maka ditentukan bahwa sebelumnya harus memperoleh rekomendasi paling tidak badan hukum tersebut mempunyai reputasi yang baik di bidang perbankan dari otoritas moneter negara asal pihak badan hukum asing tersebut. Berdasarkan ketentuan pasal 16 ayat (2) UU No. 10 tahun 1998, setiap pemohon izin usaha perbankan wajib memenuhi persyaratan yang menyangkut : a.        Susunan organ...
Baca selengkapnya

KREDIT MACET

Analisis Kredit Macet Dirut PT. Sejahtera Bahtera Agung (SBA) Surabaya pada Bank Mandiri sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 8/13/PBI/2006 tentang perubahan atas Peraturan Bank Indonesia No. 7/3/PBI/2005 tentang BMPK Landasan teori : Pengertian kredit : Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 11 UU Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 10 tahun 1998, yaitu : “ kredit adalah penyedian uang atau tagihan yang dapat disamakan, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam dan meminjam antar bank dengan pihak lain yaitu yang mewajibkan pihak peminjaman untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga .” Dari pengertian diatas dapat diketahui bahwa pemberian kredit atau pembiayaan oleh bank didasarkan kesepakatan atau perjanjian pinjam-meminjam yang dilakukan bank dan nasabah. Perjanjian ini dibuat atas dasar kepercayaan bahwa nasabah peminjam dana dalam tenggang waktu yang telah ditentukan akan melunasi pinjaman uang kepa...
Baca selengkapnya